HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Rp84,110.00

Category:

Description

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, daya dan kekuatan-Nya semata, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Walau banyak fenomena dan rintangan dalam penyelesaiannya namun Penulis tidak gentar dan putus asa berusaha menye-lesaikannya ditengah kesibukan Penulis setiap hari.

Judul buku ini adalah; “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”.Buku ini merupakan Jilid Pertama yang menyajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi: Pengantaryang berisi Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi RI, Susunan HakimKonstitusi, Karakteristik Hukum AcaraMahkamah Konstitusi, Aspek – Aspek Umum Hukum Acara MK,dan Penafsiran Konstitusi.

Pada kalimat pengantar ini, penulis ingin memaparkan bahwa pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review.Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah judicial review hingga masa yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19,tetapi momentum utama munculnya judicial review adalah pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus Marbury vs. Madison pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat mem-batalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789 karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat.

Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam Konstitusi AS maupun undang-undang yang memberikan wewenang judicial review kepada MA, namun para hakim agung MA AS yang diketuai oleh John Marshal berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi.

Berdasarkan sumpah tersebut, MA memiliki kewa-jiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal itu bukan saja merupakan kewajiban konstitusional pengadilan, melainkan juga lembaga negara lain sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh John Marshall.

Putusan MA Amerika Serikat tersebut memicu per-debatan tentang judicial review hingga ke daratan eropa yang pada saat itu didominasi pandangan bahwa hukum adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang meng-hendaki supremasi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Suatu pengadilan tidak dapat menolak untuk menerapkan suatu undang-undang walaupun dinilai melanggar Undang-Undang Dasar. Pandangan tersebut sedikit berkurang dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan yang memberikan peluang kepada pengadilan untuk menolak menerapkan suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tanpa mencampuri kekuasaan legislatif sehingga penolakan itu tidak dapat diikuti dengan pencabutan oleh pengadilan.

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan MK, keberadaan MK pada awalnya adalah untuk men-jalankan wewenang judicial review, sedangkan munculnya judicial review itu sendiri dapat dipahami sebagai per-kembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

Dalam perkembangnya kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. Di sinilah keberadaan MK diperlukan.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini, tidak terlepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan, walaupun Penulis telah mengupayakan sesempurna mungkin, tetapi dapat dipastikan masih terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu Penulis berharap adanya masukan dan saran yang konstruktif untuk edisi penerbitan revisi nantinya, sehingga tulisan ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, akademisi dan penyelenggara negara, serta bagi maha-siswa khususnya yang sedang mempelajari mata kuliah kewarganegaraan. Singkatnya bagi para pembaca buku ini yang budiman dimanapun, dan kapanpun dibaca.

 

 

Mataram, November 2017

 

ttd

 

Sarkawi, SH.,MH.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI”

Your email address will not be published. Required fields are marked *