ANTROPOLOGI HUKUM

Rp81,950.00

Category:

Description

KATA PENGANTAR

lhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, daya dan kekuatan-Nya semata, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Walau banyak fenomena dan rintangan dalam penyelesaiannya namun Penulis tidak gentar dan putus asa berusaha menye-lesaikannya ditengah kesibukan Penulis setiap hari.

Judul buku ini adalah; “Antropologi Hukum”. Buku ini merupakan Jilid Pertama yang menyajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi: Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat;  bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (social control) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat.

Pada kalimat pengantar ini, penulis ingin memaparkan bahwa dalam konteks Indonesia, hukum adat (adat law) yang secara empiris hidup dan berkembang dalam masyarakat tentu tidak dapat disamakan dengan antropologi hukum, karena hukum adat hanya salah satu dari sistem hukum rakyat (folk law/customary law) yang menjadi obyek kajian antropologi hukum, seperti juga sistem-sistem hukum rakyat (indigenous law) yang dapat ditemukan di Malaysia, Philipina, Thailand, Nepal, India, Australia, Amerika Latin, Afrika, Fiji, Karibia, Papua, New Zealand, dan lain-lainnya.

Jadi, hukum adat sesungguhnya adalah sistem hukum rakyat (folk law) khas Indonesia sebagai pengejawantahan dari the living law yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di bumi nusantara Indonesia. Karakter khas lain dari antropologi hukum adalah berbagai sistem hukum dalam masyarakat di berbagai belahan dunia dipelajari dengan memfokuskan pada proses- proses mikro (micro processes) yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, metode holistik (holistic method) dalam mengkaji kemajemukan hukum dalam masyarakat sangat membantu menjelaskan prinsip, norma, struktur, mekanisme, institusi-institusi hukum, dan bekerjanya hukum dalam masyarakat, serta keterkaitannya dengan aspek-aspek politik, ekonomi, religi, struktur sosial, ideologi.

Implikasi dari karakteristik metodologi antropologi hukum seperti disebutkan di atas adalah: jika studi-studi mengenai fenomena hukum dalam masyarakat dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara utuh-menyeluruh dan holistik, maka kajian antropologi hukum harus difokuskan paling tidak pada aspek sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu: mulai dari kajian mengenai (1) Proses Pembuatan Hukum (Law Making Process); (2) Norma Hukum/Peraturan Perundang-undangan (Legal Norms); (3) Implementasi Hukum (Law Implementation); sampai pada (4) Penegakan Hukum (Law Enforcement).

Kajian pada tingkatan proses pembuatan hukum (law making process) akan memberi pemahaman bagaimana pertarungan berbagai kepentingan (ekonomi, politik, sosial, dan religi), termasuk ideologi partai dan tekanan dunia internasional (negara-negara/lembaga-lembaga internasional) mempengaruhi proses pembahasan, perdebatan, sampai pengambilan keputusan untuk menyetujui (dari lembaga legislatif) dan mensahkan (dari lembaga ekskutif) suatu produk hukum negara (state law). Selain itu, akan diamati dan dicermati apakah proses pembuatan hukumnya sudah melalui mekanisme yang benar, seperti dimulai dengan membuat background paper, naskah akademik, baru kemudian menyusun rancangan undang-undangnya?; apakah kemudian dalam proses tersebut dilakukan konsultasi publik (puclic consultation) oleh ekskutif dan dengar pendapat (hearing) sebagai cerminan dari prinsip transparansi dan partisipasi publik dengan melibatkan semua komponen stakeholders sebelum persetujuan oleh lembaga legislative dan pensahan oleh eksekutif dilakukan?. Dengan demikian, proses- proses tersebut dan pertarungan kepentingan yang mendominasi proses tersebut dapat diketahui secara eksplisit memberi warna dan nuansa, jiwa dan semangat dari produk hukum yang dihasilkan seperti tercermin pada asas dan norma-norma hukumnya.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini, tidak terlepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan, walaupun Penulis telah mengupayakan sesempurna mungkin, tetapi dapat dipastikan masih terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu Penulis berharap adanya masukan dan saran yang konstruktif untuk edisi penerbitan revisi nantinya, sehingga tulisan ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, akademisi dan penyelenggara negara, serta bagi maha-siswa khususnya yang sedang mempelajari mata kuliah kewarganegaraan. Singkatnya bagi para pembaca buku ini yang budiman dimanapun, dan kapanpun dibaca.

 

Mataram, Desember 2018

 

ttd

 

Anang Husni

Itta Soraya

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ANTROPOLOGI HUKUM”

Your email address will not be published. Required fields are marked *